Jangan Ada Lagi Bocornya Anggaran Pendidikan

porosnasional.com News Tidak akan menoleransi jika ada kebocoran anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbud tidak boleh ada kebocoran ataupun pihak yang bermain-main. Karena itu pejabat-pejabat Kemendikbud dan pengelola anggaran wajib memastikan anggaran pendidikan. ”Saya minta tidak main-main dengan anggaran pendidikan ini. Tidak ada excuse ataupun permakluman dalam perihal kebocoran,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi (rakor) pengelola keuangan Kemendikbud.

Pada rakor tersebut Kemendikbud memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) yang sudah mengelola anggaran dengan baik. Tapi Mendikbud mengatakan, tahun ini ia akan membentuk satuan khusus untuk memeriksa realisasi anggaran 2017. Kalau di lapangan terbukti budget tak dipakai seharusnya, gelar penghargaan yang diterima satker akan dicabut. Muhadjir berterima kasih sebab Kemendikbud terus menerus menerima opini wajar tanpa pengecualian. Namun ia mempertegas jajarannya agar jangan hanya mengejar status tersebut. Lantaran ada kalanya status WTP tidak selalu mencapai tujuan, melainkan agar anggaran pendidikan dapat sampai kemasyarakat sehingga dari sektor pendidikan bisa menyejahterakan masyarakat.

”Harus selalu diingat bahwa Kemendikbud dikenal sebagai pusat peradaban bangsa. Jika sumber sudah keruh, jangan harap di hilir akan baik. Meskipun di hulu jernih, belum pastinya di hilir juga bersih. Ukuran bukan WTP, tapi sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat,” ungkapnya. Pada tahun anggaran 2017, realisasi anggaran Kemendikbud mencapai 97,10% dari pagu sebesar Rp 37,96 triliun, di atas pencapaian tahun 2016 yang cuma mencapai 88,9%, bahkan di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 91,01%. Capaian tahun 2017 itu merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Kemendikbud.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menekakan, hasil serapan tinggi memang menjadi prestasi tersendiri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengelolaan anggaran telah berorientasi pada hasil atau belum? Asman pun memandang nyata adanya perjanjian performa sehingga satker tahu apa target yang sudi dihasilkan dan apa outcome atau hasilnya. ”Problem bangsa kita outcome-nya tidak jelas. Padahal WTP. Setiap unit organisasi wajib jelas outcome-nya. Kalau tak, dipastikan antara aplikasi dan kegiatan tidak nyambung,” tandasnya.